27.7 C
Manokwari

Rekrutmen 297 CPNS Papua Barat Jadi Perbincangan, Gubernur Dominggus Mandacan Beri Penjelasan

Published:

MANOKWARI, papuaku.id – Informasi mengenai rekrutmen 297 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Papua Barat mendadak ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu beragam komentar publik. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan akhirnya angkat bicara untuk meluruskan informasi yang beredar.

Gubernur Dominggus Mandacan menegaskan bahwa kuota 297 CPNS yang ramai dibagikan di media sosial bukan rekrutmen untuk umum, melainkan dikhususkan bagi tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

“Ah itu cuma untuk menjawab honorer. Jadi kita sudah lakukan pengumuman,” ujar Dominggus Mandacan kepada wartawan, Rabu (4/2/2026) malam.

Ia menjelaskan, formasi CPNS tersebut merupakan bagian dari Formasi Tahun 2021 yang memang diperuntukkan bagi honorer daerah, termasuk mereka yang menempuh pendidikan kedinasan dengan pembiayaan dari pemerintah daerah.

“Misalnya yang sekolah di Kementerian Perhubungan atau di Badan Pertanahan Nasional. Mereka yang sudah bekerja dan mengabdi,” jelasnya.

Sebelumnya, pada Rabu siang, informasi mengenai rekrutmen 297 CPNS beredar luas di media sosial Facebook, khususnya di grup Info Kejadian Kota Manokwari (IKKM). Unggahan tersebut langsung menuai perhatian warganet dengan berbagai tanggapan.

Sejumlah komentar menyebutkan bahwa kuota CPNS itu khusus bagi honorer di lingkungan Pemprov Papua Barat. Namun, tidak sedikit pula yang menilai rekrutmen tersebut terbuka untuk masyarakat umum.

Menariknya, pada Rabu malam sekitar pukul 22.00 WIT, unggahan di grup Facebook tersebut sudah tidak dapat diakses atau diduga telah dihapus.

Informasi serupa juga beredar di media sosial Instagram melalui akun Kabar.Manokwari. Dalam unggahannya, akun tersebut menegaskan bahwa rekrutmen CPNS dimaksud memang ditujukan bagi honorer Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan sisa kuota sebanyak 297 orang.

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum disertai penjelasan resmi, serta selalu merujuk pada pengumuman pemerintah daerah agar tidak terjadi kesalahpahaman. (RJ/papuaku)





Berita Terkait