MANOKWARI, papuaku.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat, Aloysius Siep, mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya tindak lanjut hasil reses yang telah dilakukan di berbagai wilayah di Papua Barat.
Ia menilai aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui mekanisme resmi (reses) belum terakomodasi dalam program pemerintah daerah.
Menurutnya, selama masa reses terakhir, anggota dewan turun langsung ke lapangan dan menerima berbagai usulan masyarakat, namun realisasinya hingga kini nihil.
Aloysius Siep melaksanakan Reses selama tiga hari di masing-masing wilayah yakni Distrik Manokwari Barat, Warmare, Prafi, Masni dan Sidey.
“Kami anggota dewan turun langsung, mendengar aspirasi masyarakat, lalu membawa itu sesuai mekanisme yang berlaku. Semua sudah diinput, termasuk administrasi seperti SPPD dan pengusulan program. Namun pada akhirnya hasilnya sama saja, tidak ada tindak lanjut,” ujar Aloysius, Rabu (25/2/2026).
Ia menilai tim anggaran pemerintah daerah, termasuk Bappeda Papua Barat serta instansi pengelola keuangan, belum mengakomodasi hasil reses secara optimal. Akibatnya, kegiatan reses terkesan hanya menjadi formalitas tanpa kepastian realisasi program pembangunan.
“Bagi saya, reses DPR Papua Barat saat ini seperti hanya bicara-bicara saja tanpa kepastian. Ini sangat disayangkan dan perlu evaluasi serius agar sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif benar-benar berjalan,” tegasnya.
Aloysius juga mengaku pesimis terhadap dampak kondisi tersebut terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Menurutnya, warga kembali menagih janji yang disampaikan saat reses, sementara realisasi di lapangan belum terlihat.
“Saya tidak bisa mengatakan optimis, justru saya pesimis. Jangan sampai ke depan anggota DPR tidak terpilih lagi karena masyarakat menilai kami hanya menyampaikan janji tanpa realisasi,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan terbuka terkait aspirasi masyarakat yang telah diusulkan melalui reses, khususnya program yang telah berulang kali dimasukkan dalam perencanaan namun belum juga direalisasikan.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan agar hasil reses benar-benar menjadi dasar penyusunan program pembangunan daerah, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dapat kembali terjaga. (papuaku)
