MANOKWARI, papuaku.id – Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ali Baham Temongmere mengatakan peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum untuk memperkokoh komitmen dan peran dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Otonomi daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa Hari Otonomi Daerah mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”
” Hal ini mengandung makna yang melambangkan kemandirian dan tanggungjawab daerah dalam mengelola potensi lokal, untuk secara bersama-sama mewujudkan asta cita yang merepresentasikan harapan bangsa Indonesia dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Ali Baham.
Ali Baham menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah selama tiga dekade terakhir, salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah belum optimalnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran nasional dengan daerah.
Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidaksinkronan antara program pemerintah dan pemerintah daerah, yang pada akhirnya berujung pada tumpang tindih kegiatan, duplikasi anggaran, serta rendahnya efektivitas pembangunan.
“Salah satu tantangan yang kerap ditemui adalah birokrasi yang lebih menitikberatkan pada aspek administratif, khususnya berorientasi penyerapan anggaran dibandingkan dengan pencapaian hasil nyata dan berdampak pada masyarakat,” sebutnya.
“Untuk itu, mewujudkan birokrasi yang cepat dan lincah perlu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi yang terintegrasi,” imbuhnya.
Ia mengatakan kemandirian fiskal merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan daerah yang mampu berkembang secara berkelanjutan. namun demikian, hingga saat ini masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi tantangan berupa tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal daerah menjadi terbatas dan kurang fleksibel dalam merespons kebutuhan serta prioritas pembangunan yang bersifat lokal,” pungkasnya. (papuaku)
