PAPUA, papuaku.id – Pemerintah memperluas pelaksanaan program bedah rumah di Tanah Papua pada Tahun Anggaran 2026 dengan mengalokasikan bantuan untuk 23.000 unit rumah. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah dan warga yang tinggal di wilayah terpencil.
Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi sebelumnya yang hanya sekitar 1.600 unit rumah. Peningkatan ini menempatkan Papua sebagai salah satu wilayah prioritas dalam program penyediaan hunian layak secara nasional.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan pemerintah memberikan perhatian besar terhadap program bedah rumah sebagai salah satu langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemerintah mengalokasikan sekitar 80 persen anggarannya untuk mendukung program bedah rumah ini,” kata Tito Karnavian.
Peningkatan alokasi di Papua sejalan dengan bertambahnya target nasional program bedah rumah pada 2026, dari semula 45.000 unit menjadi 400.000 unit. Pemerintah berharap kebijakan tersebut mampu mempercepat penyediaan rumah layak huni di berbagai daerah, termasuk kawasan timur Indonesia.
Menurut Tito, program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah rumah yang diperbaiki, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata hingga wilayah pedalaman dan pelosok Papua.
“Program ini tidak hanya mengejar jumlah rumah yang diperbaiki, tetapi juga memastikan masyarakat di daerah pedalaman dan pelosok memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati hunian yang layak,” ujarnya.
Ia menilai pemerataan akses terhadap hunian layak menjadi salah satu langkah penting dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Karena itu, pemerintah terus berupaya menjangkau daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses agar masyarakat dapat memperoleh manfaat program secara setara.
Selain meningkatkan kualitas bangunan, program bedah rumah juga diharapkan memberikan dampak sosial yang lebih luas. Hunian yang layak dinilai mampu mendukung kesehatan keluarga, meningkatkan rasa aman, menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi tumbuh kembang anak, serta mendorong produktivitas ekonomi masyarakat.
Pelaksanaan program di Papua juga disesuaikan dengan kondisi geografis yang menantang. Pemerintah menyiapkan strategi agar distribusi bantuan tetap dapat menjangkau daerah-daerah terpencil sehingga pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Tito menegaskan pemerintah berkomitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif tanpa membedakan wilayah.
“Hunian yang layak menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah berupaya agar manfaat program ini benar-benar dirasakan hingga ke wilayah paling terpencil di Papua,” tegasnya.
Dengan perluasan cakupan penerima manfaat, program bedah rumah di Papua diharapkan mampu memperkuat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran rumah yang layak tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan mendorong pembangunan yang merata hingga ke seluruh pelosok Tanah Papua. (rls/papuaku)
Eksplorasi konten lain dari Papuaku
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
